Muhammad Fakhruddin*)

"Salam gigit jari untuk kawan-kawan persyarikatan." Demikian saya tulis dalam status akun Facebook pribadi. Status tersebut saya tulis beberapa jam setelah pengumuman kabinet, Senin (26/10). Itupun setelah sadar ternyata tidak ada kader Muhammadiyah yang mendapat posisi menteri. Komentar pun bermunculan di bawahnya. Pemilik akun Facebook Sugeng Riyanto mengatakan,"Ora popo." Senada dengan Sugeng, akun Facebook Tanto Tudhung mengatakan, "Kader Muh fokus membesarkan persyarikatan."

Pemilik akun Naufal Widi Asmoro Rofid menimpali, "As i know, saleh husin (hanura, menperin), itu warga muhammadiyah.. bbrp kali bertemu di PP.. deket dgn pak din." Komentar-komentar itu sebagian kecil dari perdebatan panjang di sejumlah forum-forum internal kader Muhammadiyah. Mereka pun banyak mempertanyakan mengapa Kabinet Kerja Jokowi-JK tidak mengakomodir kader Muhammadiyah di dalamnya.

Padahal, tidak sedikit warga Muhammadiyah yang menjadi relawan Jokowi-JK pada Pemilihan Presiden 2014. Mereka tergabung dalam Relawan Matahari Indonesia yang digagas mantan ketua Pemuda Muhammadiyah Izzul Muslimin. Bahkan, mantan ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Buya Syafi'i Maarif juga sempat menjadi penasehat tim transisi. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin juga beberapa kali terlihat mesra dengan Jokowi. Meskipun kerap disudutkan oleh relawan Jokowi, misalnya kasus Wimar Witoelar yang menuding Muhammadiyah sebagai kawanan  bandit, Din selalu membalasnya dengan perkataan yang menyejukkan. Padahal, Din terkenal kritis, bahkan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekalipun. 

Nama Din juga sempat muncul dalam bursa kabinet Jokowi-JK. Namun hingga waktu pengumuman, nyatanya Din maupun kader murni Muhammadiyah tidak ada yang terpilih menjadi menteri. Seperti tidak adanya suku Batak dalam kabinet, absennya kader  Muhammadiyah dalam Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla juga seperti sayur tanpa garam. Pasalnya, ormas Islam terbesar kedua di Indonesia ini sejak dahulu mengedepankan dakwah dengan perbuatan daripada hanya lisan saja. Jadi paradigma bekerja sudah dibuktikan dalam tindakan keseharian. 

Buktinya, Muhammadiyah yang sudah berumur seabad ini telah memiliki puluhan ribu amal usaha yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air. Usia ini sekaligus menunjukkan bahwa Muhammadiyah lebih tua dari usia Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak berdiri pada 1912, tidak bisa dimungkiri bahwa Muhammadiyah telah banyak memberikan kontribusi dalam mengawal perjalanan bangsa Indonesia. 

Hingga kini, Muhammadiyah memiliki  4.623 TK/TPQ, 2.604 Sekolah Dasar (SD)/MI, 1.772 Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs, 1.143 Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK/MA, 71 Sekolah Luar Biasa (SLB), 67 pondok pesantren, dan 172 perguruan tinggi Muhammadiyah. Di bidang kesehatan, Muhammadiyah memiliki 457 rumah sakit, rumah bersalin, dll. Tidak hanya itu, di bidang sosial kemasyarakatan Muhammadiyah memiliki 318 panti asuhan, santunan, asuhan keluarga, dll. Sebanyak 54 panti jompo, 82 rehabilitasi cacat. Di bidang keagamaan, Muhammadiyah membangun 6.118 masjid dan 5.080 musholla. Melihat, amal usaha Muhammadiyah yang demikian banyak dapat dikatakan bahwa Muhammadiyah telah bekerja untuk bangsa dan negara ini, jauh sebelum kabinet kerja terbentuk. Oleh karena itu, pada kabinet-kabinet sebelumnya, kader Muhammadiyah kerap diperhitungkan untuk menempati posisi menteri pendidikan, kesehatan, dan menteri agama.

Pamor kader Muhammadiyah di pemerintahan mulai meredup sejak Kabinet Indonesia Bersatu Jilit II. SBY tidak memberikan posisi menteri kesehatan dan pendidikan untuk Muhammadiyah. Ditengarai hal ini juga yang membuat Din meradang dan kerap kritis kepada pemerintahan SBY. Berharap membalikkan keadaan pada Pemerintahan Jokowi-JK, ternyata bagai pungguk merindukan bulan, hal itu tidak terjadi. Oleh karena itu banyak kader yang berseloroh ketika ditanya mengapa Muhammadiyah tidak mendapat jatah menteri. Jawab mereka, "Salam gigit jari!"

*) Generasi awal/pendiri MIM Indigenous School. Wartawan Republika. Tulisannya ini sudah pernah dimuat di Kolom Republika (Kliksini)

 

Read more...

Muhammad Fakhruddin*)

“Selamat HUT TNI.” Ucapan yang tulus ini saya sampaikan khusus kepada Sersan Kepala Aspam melalui sambungan telepon. Di tengah gegap gempita perayaan HUT ke-69 TNI kemarin, tiba-tiba saya teringat dengan babinsa yang ditempatkan di daerah perbatasan RI-Malaysia, tepatnya di Pulau Majang, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, yang saya temui dua tahun lalu itu. Aspam sudah lebih dari tujuh tahun ditempatkan di pulau terpencil tersebut. Pulau yang dikelilingi oleh Danau Sentarum. Untuk mencapai pulau tersebut pun harus menyeberangi danau menggunakan sampan. Sulitnya akses transportasi membuat daerah tersebut terisolasi. Sehingga, pelayan masyarakat biasanya enggan kedapatan bertugas di sana.  

Hal itu berdampak langsung pada kebutuhan pendidikan anak-anak pulau karena guru-guru menolak ditempatkan di sana. Hal itulah yang membuat Aspam terpanggil untuk melaksanakan tugas melebihi tugas pokok TNI yang dibebankan kepadanya. Aspam ikut mengajar di  sekolah menengah pertama di pulau itu. Bapak dua orang anak itu juga harus menjawab kesulitan masyarakat di sana. Aspam rela mengayuh sampannya untuk mengantar para siswa mengikuti ujian nasional di daratan. Hidup di Pulau Majang semakin sulit ketika musim hujan tiba. Hujan yang turun hampir setiap hari membuat air danau sudah menyentuh bibir dermaga Pulau Majang. Warga pun harus bersiap membuat panggung setinggi dua meter di dalam rumah untuk tempat tidur dan menyimpan barang-barang berharga. Hal itu untuk mengantisipasi banjir yang sulit diprediksi.

Letak Pulau Majang yang berada di tengah Danau Sentarum menjadi langganan banjir saat musim hujan. Sebab, Danau Sentarum menjadi muara dari lima sungai, yakni Sungai Seriang, Sungai Tangit, Sungai Seneunk, Sungai Sumpak, dan Sungai Ulu Buyan. Meningkatnya debit air di Danau Sentarum saat musim hujan seiring dengan pembukaan lahan sawit di sekitar Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS). Apalagi, Danau Sentarum yang telah tercemar zat kimia dari pupuk dan pestisida kelapa sawit juga berdampak langsung pada menurunnya tangkapan ikan nelayan. Lagi-lagi Aspam harus menjawab kesulitan masyarakat itu. Dia pun menjadi penggerak masyarakat Desa Pulau Majang dalam budidaya ikan air tawar dengan menggunakan sistem keramba.

Prajurit seperti Aspam memang tidak pernah terlihat memegang senjata untuk menjaga kedaulatan negara. Aspam rela mengangkat kapur tulis di saat banyak anak-anak Indonesia di perbatasan yang tergerus jiwa nasionalismenya karena lebih memilih sekolah di Malaysia. Mereka lebih hafal lagu kebanggsaan Malaysia ketimbang lagu Indonesia Raya.  Bagi anak tersebut berprestasi, orang tuanya akan ditawarkan agar mengizinkan anaknya menjadi warga Malaysia. Apabila orang tuanya mengizinkan, maka akan diurus surat-suratnya. Sehingga resmi jadi warga negara Malaysia dan difasilitasi sampai bekerja. Namun sebaliknya, anak yang tidak berprestasi akan dikembalikan kepada orang tuanya.

Kendati tugasnya melebihi tugas pokok TNI, Aspam adalah potret prajurit yang belum sejahtera secara ekonomi. Barangkali banyak Aspam-Aspam yang lain yang tengah mengabdi untuk negara tetapi juga harus berjuang di tengah impitan ekonomi. Di tengah peremajaan alutsista TNI, mungkin gaji prajurit TNI juga harus diremajakan. Gaji Aspam mungkin tidak seberapa dibandingkan pengorbanannya di masyarakat. Namun, kesabaran Aspam menghadapi impitan hidup akhirnya berbuah manis. Dia mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa pertengahan tahun lalu, dari sertu menjadi sersan kepala. Selamat bertugas, Sersan!!!

*) Generasi awal/pendiri MIM Indigenous School. Wartawan Republika. Tulisannya ini sudah pernah dimuat di Kolom Republika (Klik sini)

Read more...